GIANYAR, Kilasbali.com – Sebagai kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbesar nomor tiga di Bali, angka KK miskin ekstrem mencapai 1,65 persen versi BPS, sangat mengejutkan dan miterius.
Terlebih lagi seluruh stakeholder di Gianyar sudah berburu “by Name by address”, KK miskin ekstrem yang mencapai tiga ribuan KK dimaksud. Nyatanya, terkini dari laporan Musdes se-Gianyar hanya ditemukan 48 KK miskin.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, Kamis (28/9), juga meragukan angka yang dimaksud BPS tersebut.
Nyatanya dalam rapat yang digelar legislatif dan eksekutif serta seluruh stakeholder, pihaknya sulit membedah KK misterius tersebut.
Karena realita di lapangan tidak akan dapat ditemukan jumlah KK miskin ekstrem yang hampir mencapai 4 ribu itu.
“Kami sudah koordinasi dengan instansi terkait. Kita tidak apriori, nyatanya nama dan alamat yang dimaksud oleh BPS benar-benar misterius. Jangan-jangan datannya berdasarkan sampling,” khawatirnya.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya sangat berkepentingan dengan validitas angka kemiskinan ekstrem ini.
Terlebih PDIP sebagai pertai di pemerintahan berkewajiban untuk ambil bagian dalam penghapusan kemiskinan ektrem di Bumi Seni khususnya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Kami hanya dapatkan 48 KK Miskin di Gianyar. Lengkap by name by address. Sementara dari 3 ribuan KK Miskin ektrem yang dimaksud BPS sulit kita temui. Kita sudah berusaha membedah misteri ini,” ujarnya.
Pihak pun berharap, dalam waktu dekat bisa mendapatkan nama dan alamat KK Miskin ekstrem dari BPS tersebut. Hal ini sangat penting untuk melakukan langkah-langkah penuntasan yang gencar dilakukan selama ini.
“Kita tidak ingin upaya pengentasan kemiskinan ini berjalan parsial dan tidak tepat sasaran. Karena ini nama dan alamat harus jelas, serta sesuai dengan kondisi di lapangan,” terangnya lagi.
Lanjutnya, selama ini Pemkab Gianyar telah memiliki aplikasi pendataan kemiskinan.
Seluruh OPD di Gianyar diturunkan untuk mendata langsung secara sensus keberadaan sebenarnya di masyarakat, sehingga data yang ada merupakan data real berdasarkan survey atau sensus.
“Data ini riil sesuai fakta di lapangan. Tidak lagi data berdasarkan sampling,” pungkasnya. (ina/kb)
