GianyarHukum

Tahanan Rutan Gianyar Ikuti Penyuluhan Bantuan Hukum

    GIANYAR, Kilasbali.com – Sebanyak 30 orang tahanan kepolisian dan kejaksaan mengikuti penyuluhan hukum di Rutan kelas II B Gianyar. Penyuluhan hukum tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para tahanan terkait bantuan hukum (BH) yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara.

    Dalam kesempatan itu, sebagai narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, yakni Ni Luh Putu Nilawati, SH., MH., I Nyoman Suarmika, SH., I Wayan Sugita, SH., I Kadek Diva Hari Sutara, SH., menyampaaikan terkait bantuan hukum bagi para tahanan.

    Baca Juga:  Prabowo Gibran Katrol Gerindra Gianyar Penuhi Satu Fraksi

    Narasumber, Ni Luh Putu Nilawati, menyebutkan semua warga negara berhak diperlakukan sama dihadapan hukum. Termasuk warga yang miskin sekali pun. Akses untuk mendapatkan keadilan dan jaminan adanya proses dan pelayanan hukum dari sistem peradilan, yang harus selalu dijamin oleh negara.

    Pemberian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma/gratis kepada Penerima Bantuan Hukum.

    Baca Juga:  Hasil Hitung Sementara, Ganjar-Mahfud Unggul Tipis di Gianyar

    “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU 16 Tahun 2011 (litigasi dan nonlitigasi),” ujarnya.

    Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin/ tidak mampu baik secara finansial dan keilmuan yang sedang menghadapi masalah hukum.

    Ditandai dengan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa setempat. “Syarat ini mutlak harus dimiliki,” ujarnya.

    Sementara tujuan dari bantuan hukum ini, untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

    Baca Juga:  Ternyata Ini Penyebab TPS 14 Pering Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

    Menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.

    Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. “Meski demikian kita harapkan semua masyarakat tak ada yang melakukan pelanggaran hukum,” pungkasnya. (ina/kb)

     

    Back to top button