BULELENG, Kilasbali.com – Konflik agraria di desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, berakhir happy ending (indah). Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyerahkan ratusan sertifikat hak milik kepada warga di wantilan desa setempat pada Selasa (18/5/2021).
Hadir pula Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubijaya, FKPD Provinsi Bali, Sekda Bali, Dewa Made Indra, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan juga beberapa pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng, Camat Gerokgak, Made Juartawan.
Sekadar diketahui, selama berpuluh-puluh tahun lamanya konflik agraria terjadi di desa Sumberklampok. berawal dari adanya rencana bedol desa warga setempat pada tahun 1990 oleh Gubernur Bali Ida Bagus Oka lantaran dianggap menempati lahan milik Negara. Warga diminta direlokasi ke tempat lain.
Tak pelak, sejumlah warga pun kemudian melakukan perlawanan untuk memperjuangkan hak kepemilikan atas lahan yang mereka tempati sejak puluhan tahun sebelumnya. Lahan di Desa Sumberklampok yang seluas 600 hektare berasal dari lahan eks HGU dengan luas 200 hektare, lalu Unit dua PT. Margarana seluas 267 hektare dan unit 3 seluas 151 hektare.
Akhirnya, perjuangan warga menemukan titik terang sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Penyelesaian konflik agraria ini semakin dipercepat dengan adanya rencana pembangunan bandara Bali utara disebagian areal lahan tersebut.
Ada opsi komposisi penyelesaian dengan pola 70 : 30 sebagai solusi. Yakni komposisi 30 persen (154,25 hektare) untuk Pemprov Bali dan 70 persen (359,87 hektare) dari total luas garapan seluas 514,01 hektare untuk masyarakat. Opsi inipun lalu disepakati masyarakat.
Saat ini, sebanyak 720 sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat dari sebanyak 800 sertifikat.
“Selanjutnya, pada tahap dua dilanjutkan untuk lahan garapan yang rencana tuntas bulan Juni 2021. Hari ini diserahkan 720 sertifikat dari sebanyak 800 sertifikat. Sisanya ada rencana Presiden Jokowi akan ke Bali dan saya mohon agar Presiden yang menyerahkan kepada warga,” ungkap Gubernur Koster.
Sementara Kakanwil BPN Bali, Rudi Rubijaya menegaskan, sejak awal warga melalui Tim 9 Desa Sumberklampok menentukan sendiri alokasi dan katagori penyelesaian benar-benar berbasis kesepakatan. “Kami hanya ingin memastikan yang 70 persen silahkan warga memutuskan dengan kearifan lokalnya. Kami berharap ini solusi terbaik,” terangnya.
Terkait tahap dua sebut Rudi Rubijaya, sudah dibuatkan simulasi yang kemudian menunggu kesepakatan warga.
“Target kami bulan Juni 2021 nanti, Presiden Jokowi yang menyerahkan sertifikat langsung kepada warga sekaligus menandai berakhirnya konflik Sumberklampok yang sudah berlangsung puluhan tahun,” imbuh Rudi.
Sementara Ketua Tim 9 Desa Sumberklampok, Putu Artana sangat memberikan apresiasi atas penyelesaian konflik agraria ini.
“Ini adalah komitmen Gubernur Bali serta komponen lainnya yang ikut terlibat penyelesaian persoalan tanah yang selama ini terjadi di Sumberklampok,” singkatnya. (ard/kb)
