BULELENG, Kilasbali.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster melakukan sosialisasi Bali terkait 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru.
Putri Koster menyampaikan, TP PKK Provinsi Bali dalam pergerakannya akan melakukan aksi sosial dan sosialisasi.
Kali ini, lanjut dia, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Bali.
Menurutnya, tahun 2023 ini merupakan tahun kelima kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam kepemimpinannya telah berhasil membangun peradaban dengan 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru.
“Hal ini merupakan hasil kerja keras semua elemen baik pemerintah dan dukungan masyarakat,” ujarnya dalam siarang pers yang diterima redaksi Kilasbali.com, Selasa (7/2).
Dia menambahkan, di tahun akhir periode pertama kepemimpinan Wayan Koster, banyak hal yang sudah dilakukan bersama para jajaran pemerintah termasuk di dalamnya para kelompok ahli Gubernur Bali yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun peraturan baik itu Pergub maupun Perda.
“Jadi Pergub maupun Perda yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran, diskusi yang panjang dari ratusan orang yang berkompeten di dalamnya, bukan keputusan sendiri atau orang perorangan. Adanya Perda dan Pergub sangatlah penting sehingga segala kebijakan memiliki payung hukum yang jelas,” jelasnya.
Dikatakan, PKK sebagai mitra kerja dari pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan, peraturan ataupun hasil kerja pemerintah, sehingga diketahui oleh masyarakat.
“Dengan demikian masyarakat menjadi paham dan turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program-program yang tercakup dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ungkapnya.
Dijelaskan, PKK melakukan sosialisasi dengan menghadirkan para akademisi maupun praktisi yang paham betul terkait kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan pemahaman yang benar.
Sehingga, lanjut dia, masyarakat yang sejahtera akan terwujud sejalan dengan tujuan dari pergerakan PKK yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari terwujudnya kesejahteraan di tingkat keluarga lalu di tingkat desa, kabupaten, dan akhirnya terwujud kesejahteraan bersama.
“Di hulu, pemerintah menyiapkan regulasi, rencana dan kebijakan, lalu di tengah masyarakat mendukung dan melaksanakannya dan akhirnya di hilir akan terwujud kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (jus/kb)
