DENPASAR, Kilasbali.com – Sekalipun ada yang menuduh PHDI berafiliasi dengan organisasi teroris di India, seperti juga tuduhan serupa ke organisasi Hindu PERADAH dan KMHDI, beberapa personalia PHDI di Sabha Walaka meminta, untuk saat ini fokus PHDI agar melaksanakan Mahasabha.
Adapun soal tuduhan berafiliasi ke organisasi teroris Hindu di India, seperti dilontarkan Dayu Made Gayatri pada suatu konferensi zoom dan beredar luas di media sosial, sebaiknya dibahas nanti setelah Mahasabha selesai dengan sukses.
‘’Tanpa mengurangi dukungan dan solidaritas pada saudara-saudara kita di PERADAH dan KMHDI yang telah melayangkan somasi dan melakukan langkah hukum, PHDI agar fokus dulu untuk persiapan Mahasabha. Apalagi, Panitia sudah audiensi dengan Presiden RI dan Panglima TNI, Mahasabha yang mengakomodasi aspirasi-aspirasi umat Hindu yang disampaikan dalam 1,5 tahun belakangan ini, merupakan sebagian dari solusi untuk mengupayakan kerukunan diantara pihak-pihak yang berbeda pandangan dan beda keyakinan. PHDI tentu perlu men-support PERADAH dan KMHDI dalam mengklarifikasi tuduhan berafiliasi organisasi teroris ini, baik non-litigasi maupun litigasi,’’ kata Gede Harja Astawa, SH dan Nengah Satra AStika, S.Sos, anggota Sabha Walaka PHDI Pusat masa bhakti 2016-2021.
Pengurus PHDI Pusat diminta fokuskan energi untuk persiapan Mahasabha XII yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Baik menyiapkan materi untuk dibahas dalam persidangan Mahasabha, memastikan untuk memaksimalkan kehadiran peserta secara ‘’luring/offline’’ di Jakarta, selain yang dihadirkan secara daring/online.
Rencana panitia untuk menghadirkan luring sekitar 20% dan diperkirakan sekitar 100 orang dari 500 orang peserta, dinilai kurang maksimal dan terlalu sedikit. Sekalipun dengan alasan prokes-Covid-19, diperkirakan Hotel Sultan sanggup menampung 300 orang peserta luring.
Dengan demikian, semestinya seluruh Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian serta Ketua-ketua PHDI Provinsi, bisa hadir secara luring. Hal itu ditegaskan Gede Harja Astawa, SH dan Nengah Satra Astika, S.Sos, anggota Sabha Walaka PHDI masa bhakti 2016-2021.
‘’Kami berkomunikasi di WA-Group Sabha Walaka dan melontarkan usulan ini, agar Ketua Sabha Walaka, Bapak Nengah Dana, memperjuangkan dan mengkomunikasikan usulan ini ke Panitia Pelaksana maupun Pengurus Harian. Sesuai AD/ART, fungsi Pengurus Harian sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, d, dan e. Kita hargai Panitia dan Pengurus Harian sudah bekerja maksimal untuk Mahasabha, jangan sampai kurang maksimal karena kehadiran luring yang terlalu sedikit dan bisa dituding tidak legitimate oleh mereka yang sedang menyorot kita di PHDI,” ujar Gede Harja.
Adapun bunyi dari pasal 17 huruf b Fungsi Pengurus Harian adalah ‘’Melaksanakan Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Bhisama, Keputusan Pesamuhan Agung, Keputusan Sabha Pandita, dan Keputusan Organisasi lainnya;’’ Lalu pada huruf d: ‘’Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia tingkat pusat; dan pada huruf e: Memfasilitasi kegiatan Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Dewan Kehormatan;
‘’Mengacu pada pasal diatas, walaupun Panitia berdasarkan perintah Pengurus Harian sudah merencanakan kehadiran luring dibatasi 20%, kalau Sabha Pandita dan Sabha Walaka berpandangan perlu hadir luring lebih banyak, apalagi bersedia dengan swadana, Pengurus Harian wajib memfasilitasinya. Tidak ada pasal yang membolehkan Pengurus Harian menolak permintaan Sabha Pandita maupun Sabha Walaka, sepanjang kapasitas ruangan masih ada,’’ imbuh Gede Harja.
Harja menyatakan memperoleh informasi, bahwa kapasitas ruangan Hotel Sultan sampai 300 orang, sementara Panitia baru mengagendakan kehadiran peserta secara luring untuk 100 orang. Jadi masih bisa ditingkatkan.
‘’Kami dan beberapa kawan Sabha Walaka dari luar Jakarta, siap swadana untuk ke Jakarta. Ini event lima tahun sekali harus diupayakan maksimal agar bisa berkomunikasi dengan pengurus lain, apalagi hadir juga Ketua-ketua PHDI Provinsi,’’ jelas Harja.
Soal langkah PHDI terhadap tuduhan berafiliasi dengan organisasi teroris di India, sekalipun itu penting,’’Untuk saat ini PHDI cukup klarifikasi dulu. PHDI tidak pernah berafiliasi dengan organisasi teroris apapun. Terimakasih saudara-saudara dari KMHDI dan PERADAH sudah mengklarifikasi, bahkan ada yang mencari kejelasan ke Kantor Konsul Jenderal India di Denpasar. Kalau masih melakukan langkah hukum, kita mendukung,’’ katanya lagi. (m/kb)
