MANGUPURA, Kilasbali.com- Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster tentang energi bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 mendapatkan apresiasi dalam forum Sustainable Economic Recovery by Promoting Solar Pv Development: Maximizing Economic Benefits and Utilizing Transformational Financial Mechanism to Support Rooftop Solar PV Deployment in Bali.
Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia bekerjasama dengan Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Selasa (9/8).
Wayan Koster mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, karena Bali
dipilih sebagai tempat pelaksanaan pertemuan yang bertajuk Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan dengan mempromosikan pengembangan Solar PV: Memaksimalkan manfaat ekonomi dan memanfaatkan mekanisme keuangan Internasional untuk
mendukung penerapan PLTS atap di Bali.
“Pertemuan dan kehadiran para peserta berkontribusi langsung dalam upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali,” ungkap Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Menurutnya, transisi energi berkelanjutan guna mendukung pemulihan ekonomi, sejalan dengan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali di bidang energi yang diarahkan agar Bali mandiri energi dengan energi bersih sebagai implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Dalam menerapkan energi bersih di Pulau Bali, Wayan Koster menyatakan telah menganti tenaga listrik yang semula berbahan bakar minyak (fosil) di Pesanggaran, Denpasar dengan bahan bakar gas berkapasitas 220 MW. Kemudian memperbaiki sistem pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng berkapasitas 380 MW dengan mengelola sistem ramah lingkungan.
“Saya juga segera akan menganti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar minyak di Gilimanuk, Jembrana berkapasitas 125 MW dan di Pemaron, Buleleng berkapasitas 90 MW dengan bahan bakar gas. Sedangkan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara dari Paiton, Jawa Timur yang kapasitasnya 340 MW ada saat ini melalui kabel bawah laut, akan difungsikan sebagai cadangan (reserve sharing), ketika kami sudah mampu memenuhi kebutuhan energi secara mandiri di Bali,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut dia, membangun pembangkit tenaga listrik baru berbahan bakar gas di Sidakarya, Denpasar, dengan kapasitas 2×100 MW mulai tahun 2022. Merancang bangunan pembangkit tenaga listrik baru berbahan bakar gas di Celukan Bawang, Buleleng dengan kapasitas 250 MW direncanakan mulai tahun 2023, kemudian membangun Terminal LNG di Pesanggaran, Denpasar, mulai tahun 2022 dan diharapkan selesai tahun 2023.
“Kebijakan energi bersih ini mendapatkan respon bagus, dimana sejumlah Tim Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan penelitian tentang potensi Energi Baru Terbarukan yang ada di wilayah Bali,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Koster juga mendaku menyiapkan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dengan
menggunakan EBT di Kabupaten Karangasem, Bangli dan Klungkung.
“Jadi upaya saya ini sangat nyata yang didukung oleh regulasi dan kebijakan yang sangat sejalan dalam mendukung bauran energi primer menuju Net Zero Emission serta sesuai dengan pelaksanaan Presidensi G20 yang memiliki tema arsitektur kesehatan global,percepatan teknologi digital, dan transisi energi bersih. Jadi sangat
tepat dan jangan energi bersih dijadikan wacana,” jelasnya.
Wayan Koster juga menyatakan, jik Pemerintah Pusat tidak bisa menjadikan energi bersih sebagai kebijakan nasional secara menyeluruh, paling tidak Bali yang diberikan ruang dan kebijakan untuk menjalankan penuh energi bersih.
“Karena dengan energi bersih tidak hanya masyarakatnya yang akan sehat, namun secara hitungan ekonomi masyarakat juga lebih murah mendapatkan biaya langganan listrik, serta mendukung citra pariwisata Bali,” pungkasnya. (jus/kb)
