TABANAN, Kilasbali.com – Kendatipun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi telah memberikan sinyal memperbolehkan SMK melakukan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tanpa melihat zona, namun sejumlah SMK di Kabupaten Tabanan belum berani menerapkan hal tersebut.
Pasalnya, belum ada restu dari kepala wilayah, dalam hal ini Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti. Padahal, beberapa sekolah telah siap untuk memulai proses belajar mengajar secara tatap muka langsung. Salah satu sekolah yang sudah siap melakukan PTM adalah SMKN 1 Tabanan.
Kepala SMKN 1 Tabanan, I Wayan Sudarsana mengaku bahwa sekolahnya telah menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, hingga wajib masker.
Menurutnya, sebagai sekolah kejuruan Tehnik Komputer dan Jaringan ( TKJ) sangat sulit menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau dalam jaringan. Karena ada prakteknya.
‘”Jika surat sudah di tanggapi oleh Bupati, maka sekolah kami akan siap dibuka dengan melalui protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya, Selasa (20/10/2020).
Dikatakanya, kendatipun penerapan protokol telah disiapkan dengan matang, namun hingga saat ini pihaknya masih menerapkan PJJ. Karena menunggu izin dari bupati.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, IKN Boy Jayawibawa mengatakan, khusus untuk SMK, tidak melihat zona karena mata pelajaran keahlian. Siswa lebih banyak praktek dibandingkan teori.
“Jadi, mereka tidak apa-apa lanjut (tatap muka langsung). Hanya saja untuk yang praktek dibatasi 50 persen dari jumlah siswa. Ini sudah jalan terus,” ujar Boy di Denpasar, Senin (19/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Boy juga mengingatkan para kepala sekolah (kepsek), khususnya SMA/SMK Negeri agar bijak menghadapi situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda Bali ini.
Salah satunya, Boy meminta agar menunda pembayaran sumbangan komite. “Saya harap pihak sekolah menyadari situasi dan kondisi saat ini. Perekonomian masyarakat sedang turun drastis, akibat pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.
Menurutnya, orangtua siswa sangat terdampak, karena ada yang dirumahkan tanpa gaji, hingga PHK tanpa pesangon. “Kalau bicara masalah tentang dana daring, itu kan sudah ada paket data dari pusat, sudah dibantu,” tegasnya.
“Untuk sementara menahan dirilah. Kalau bilang uang komite itu untuk pembayaran seragam, kita kan belum sekolah. Tundalah untuk sementara,” imbuhnya.
Boy juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah mendapatkan BOS nasional, dan telah cair tahun 2020 ini. “BOS ini sangat cukup sekali untuk membiayai operasional sekolah,” tandasnya. (dek/jus/kb)
